Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda peraturan perundangan tentang Desa, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) Stb. 1906 Nomor 83 berlaku untuk Iawa dan Madura dan Inlandsche Gemeente Ordonantie buitengewesten (IGOB) stb. 1983 Nomor 490 jo Stb. 1983 Nomor 681 beralku untuk di luar Jawa dan Madura. Peraturan tersebut tidak mengatur seragam tentang pemerintahan desa dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kea rah kemajuan yang dinamis. Sehingga menimbulkan keanekaragaman desa dan memeiliki cirri-ciri yang tersendiri sesuai dengan keadaan derahnya. Hal ini merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengenadlian yang ntensif untuk peningkatan taraf hidup masyaraktnya.

Pemrintahan Desa dan Kelurahan


Desa adalah basis atau landasan bagi penyusunan kekuatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan, sehingga desa dalam hubunganya dengan pembangunan desa itu sendiri memerlukan penagnan aspek-aspek tersebut secara keseluruhan. Oleh karenanya perlu diperkuat posisis pemerintahan desa agar mampu menggerakan nasyarakat berpartisifasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif (Tap MPR No. II/MPR/1987 tentang GBHN).

halaman Berikutnya : (DOWNLOD)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Pemerintahan Desa dan Kelurahan "

Post a Comment